NATO bidik Gaddafi, ledakan besar kembali menimpa Tripoli

TRIPOLI (Arrahmah.com) - Serangan udara terbaru NATO pada Sabtu (28/5/2011) menghantam sebuah distrik di Tripoli, tempat pemimpin Libya, Moammar Gaddafi, tinggal. Serangan ini terjadi setelah G8 meningkatkan eskalasi tekanannya terhadap Gaddafi agar segera turun dari kepemimpinannya di Libya.

Serangan terjadi pada malam keempat. Ledakan besar menghantam Bab Al-Aziziya, tepatnya di area selatan Al Qariet, AFP melaporkan.

Serangan itu pun muncul setelah presiden AS, Barack Obama menyatakan di hadapan negara-negara yang tergabung dalam G8 bahwa Amerika Serikat dan Perancis berkomitmen untuk menyelesaikan misinya di Libya. Pada saat yang sama, Rusia, yang abstain terhadap resolusi DK PBB untuk Libya, akhirnya ikut bergabung dalam menyerukan desakan agar Gaddafi segera hengkang.

Perubahan sikap Rusia yang cukup dramatis ini datang setelah perdana menteri Inggris, David Cameron, menyatakan bahwa misi NATO melawan Gaddafi sudah memasuki fase baru yang ditandai dengan ditingkatkannya jumlah helikopter tempur di wilayah konflik tersebut.

“Kami bergabung untuk menuntaskan misi ini,” kata Obama setelah berbicara dengan presiden Perancis, Nicholas Sarkozy dalam konferensi G8 di Deauville, Perancis.

Pemimpin G8 dari Inggris, Kanada, Perancis, Italia, Jerman, Rusia, dan Amerika Serikat menyuarakan pernyataan terakhir mereka untuk mengakhiri riwayat kepemimpinan Gaddafi yang sudah berlangsung selama 40 tahun.

“Gaddafi dan pemerintah Libya yang ada saat ini telah gagal melaksanakan tanggung jawab mereka untuk melindungi rakyat Libya. Ia (Gaddafi) tidak memiliki masa depan yang bebas dan bisa dipastikan tak mampu mewujudkan Libya yang demokratis. Ia harus pergi,” kata pernyataan itu.

Namun rezim Libya menolak seruan itu dan menyatakan bahwa semua inisiatif untuk mengakhiri krisis hanya akan berlaku melalui Uni Afrika.

“G8 merupakan organisasi ekonomi. Kami tidak punya kepentingan dengan keputusan mereka,” kata wakil menteri luar negeri Libya, Khaled Kaaim.

Tripoli pun menolak mediasi yang ditawarkan oleh Rusia dan mengklaim tidak akan pernah menerima mediasi apapun yang hanya akan memarjinalisasi rencana perdamaian Uni Afrika.

“Kami adalah negara Afrika. Segala inisiatif di luar Uni Afrika tertolak,” tambahnya.

Sementara itu, istri Gaddafi, Sofia, menyatakan kecamannya terhadap serangan yang diarahkan kepada suami dan keluarganya. Sofia menuduh NATO melakukan kejahatan perang dengan menyerang rezim Libya. (althaf/arrahmah.com)

Delapan pejabat senior Libia yang membelot dari pemerintahan Kolonel Muammar Gaddafi menyatakan bergabung dan mendukung kemlompok pemberontak.
Salah satu dari pejabat itu menuduh pasukan pro Gaddafi melakukan pembunuhan massal dalam konferensi pers di Roma, Italia.

Salah satu dari jenderal yang memberikan keterangan kepada wartawan di Roma, bernama Oun Ali Oun, memutuskan untuk mengalihkan dukungan dari pemerintahan Libia, "atas nama para martir yang tewas dalam mempertahankan kemerdekaan".
Dia juga mengatakan "pembunuhan massal" dan "kekerasan terhadap perempuan terjadi di sejumlah kota di Libia".
Jenderal yang lain, Melud Massoud Halasa, mengatakan kepada wartawan bahwa pasukan Kolonel Gaddafi hanya memiliki tak lebih dari 10 jenderal yang loyal terhadap pemerintahannya.
Mantan Menteri Luar Negeri Libia Abdel Rahman Shalgam, yang mendukung pemberontak dan mengikuti konferensi pers, mengatakan sekitar 120 orang tentara telah membelot dalam beberapa hari terakhir.
Sejak kerusuhan yang terjadi pada Februari lalu, puluhan pejabat militer, menteri kabinet dan diplomat mundur dari pemerintahan Kolonel Gaddafi.
Sementara itu, di Libia Kolonel Gaddafi bertemu dengan Presiden Afrika Selatan Jacob Zumadi Tripoli untuk mencari solusi diplomatik dalam menghadapi konflik di negara kaya minyak itu.
Kolonel Gaddafi yang terakhir muncul dalam siaran televisi milik pemerintah pada 11 Mei lalu, tidak ikut dalam rombongan yang menyabut Zuma di Bandara Tripoli.
Dalam pembicaraan dengan Presiden Afrika Selatan itu, disebutkan mengenai genjatan senjata, distribusi bantuan kemanusiaan dan pelaksanaan reformasi yang dibutuhkan untuk mengakhiri krisis.
Setelah bertemu dengan Kolonel Gaddafi, Zuma mengatakan pemimpin Libia itu siap untuk menyepakati usulan Uni Afrika untuk melakukan gencatan senjata.
Selain itu, dia juga membantah laporan yang menyebutkan pembicaraan itu akan membahas tentang pelarian Kolonel Gaddafi.
Bagaimanapun, peta jalan damai yang diusulkan oleh Uni Afrika pada Februari lalu, telah ditolak oleh Badan Transisi Nasional Pemberontak TNC dan Nato karena tidak meminta Kolonel Gaddafi untuk turun dari jabatannya.
Nato mendesak larangan terbang di Libia dan mulai menyerang pasukan kolonel Gaddafi pada Maret lalu, sebulan setelah protes anti pemerintah terjadi.