Al-Qaida peringatkan Amerika

Osama bin Laden dan Ayman al-Zawahiri, pemimpin al-Qaida
Pemimpin nomor dua al-Qaida, Ayman al-Zawahiri memperingatkan Osama bin Laden tetap akan membuat Amerika Serikat "takut".
Pernyataan tersebut ditaruh pada situs internet Jihadis.

Hal ini dilakukan lima minggu setelah pasukan AS membunuh bin Laden, dan kurang seminggu setelah tokoh lain, Ilyas Kashmiri, tewas karena serangan pesawat tidak berawak AS.
Ini adalah untuk pertamakalinya al-Zawahiri berbicara kepada umum sejak kematian bin Laden.
Masih belum jelas siapa yang akan menjadi pemimpin baru kelompok militan paling terkenal dunia ini.
Sebagian besar pesan baru al-Zawahiri berisi penghormatan kepada Osama bin Laden.
Dia juga menyatakan dukungan kepada serangkaian kerusuhan di dunia Arab dan mendorong penerapan hukum Islam di Mesir.
Al-Zawahiri juga memperingatkan warga Libia bahwa pemboman NATO merupakan usaha untuk menggantikan Muammar Gaddafi dengan rezim tiran yang didukung pihak Barat.

Pasukan pro Gaddafi sudah melancarkan serangan ke Misrata
Tentara pro-Gaddafi melancarkan serangan baru terhadap kota Misrata di Libia barat yang dikuasai pemberontak.
Seorang wartawan BBC di kota itu mengatakan serangkaian serangan roket dilancarkan ke kawasan itu. Seorang jurubicara pemberontak mengatakan 12 petempur mereka terbunuh.

Misrata mendapat gempuran dahsyat sejak perang bermula bulan Februari.
Kubu pemberontak berada di Libia timur sedangkan pasukan Kol Muammar Gaddafi menguasai sebagian besar wilayah barat termausk ibu kota, Tripoli.
"Pasukan Gaddafi menembaki Misrata dari tiga sisi, kata jurubicara pemberontak, Hassan al-Misrati kepada kantor berita Reuters dari dalam kota itu.
"Dia mengirimkan ribuan tentara dari segala sisi dan mereka mencoba masuk ke kota."
Misrata mengalami pemboman intensif sampai pertengahan Mei ketika tentara pro-Gaddafi dipukul mundur dari bagian-bagian tengah kota pelabuhan itu.

WINA (Arrahmah.com) – Untuk yang ketiga kalinya, Indonesia dan Austria mengelar dialog lintas agama (DLA) yang diselenggarakan di kota Wina dan Salzburg, Austria yang diadakan selama lima hari, yakni dari hari Senin (6/6/2011) hingga hari Jumat (10/6).

Dialog lintas agama tersebut mengusung tema “Religious Pluralism, Freedom of Religion Responsibilities of State, Society and Religious Communities” yang didalamnya membahas tanggung jawab negara, pemuka agama dan masyarakat dalam mengelola keberagaman dan kebebasan beragama, demikian ungkap Sekretaris Tiga KBRI Wina Luna Amanda Sidqi pada Selasa (7/6)

Acara pembukaan berlangsung di Akademi Diplomatik Wina (Diplomatische Akademie Wien/DA Wien) Senin dan terbuka untuk masyarakat umum.

Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Direktur DA Wien, Ny Elizabeth Bertagnoli menyampaikan sejarah singkat pendirian DA Wien dan komitmen institusi tersebut dalam mendukung kegiatan DLA antara kedua negara yang dimulai sejak tahun 2009 lalu.

Dirjen Kebijakan Budaya Kemlu Austria, Dubes Martin Eichtinger mengharapkan agar dialog lintas agama kedua negara tahun ini dapat ditempatkan dalam konteks HAM, sekaligus mengajak Indonesia bekerjasama tidak saja di tataran bilateral, namun juga di tataran multilateral dalam kerangka Alliance of Civilization .

Sementara itu, Dirjen IDP Andri Hadi menyatakan bahwa DLA telah memajukan kontak antar masyarakat (people to people contact) serta meningkatkan rasa saling menghargai dan memahami antar sesama umat beragama.

DLA antara Indonesia dan Austria telah menjadi model bagi negara lain dalam melakukan kerjasama DLA dengan Indonesia.

Dubes I Gusti Agung Wesaka Puja menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai salah satu upaya pemberdayaan kaum moderat kedua negara, yang pada akhirnya dapat menciptakan perdamaian dan harmoni antarperadaban.

Delegasi RI antara lain Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik, Kemlu RI, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kemenag serta tokoh agama dan akademisi .

Diantaranya Direktur Pasca-Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Prof DR. Azyumardi Azra, Romo Prof Dr Franz Magnis Suseno dari STF Dryarkara, Dr Fatimah Husein dari UIN Sunan Kalijaga/CRCS/UGM, Pendeta Lidya Kambo Tendirerung dari Sekolah Teologi Indonesia Timur dan Stephanus Harianto, jurnalis senior harian Kompas.

Selain itu, kegiatan DLA tahun ini memiliki makna penting karena merupakan bentuk implementasi dari pernyataan bersama kedua negara tanggal 9 November 2010 lalu yang ditandatangani pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Austria, Heinz Fischer ke Indonesia dengan tujuan untuk bekerjasama di area lintas agama dan budaya,.

Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari kegiatan serupa yang dilakukan untuk pertamakalinya di Wina, Austria pada bulan Mei 2009 dan DLA ke-2 di Yogyakarta, Indonesia pada bulan September 2010 lalu.

Selama lima hari, dialog diisi dengan kegiatan simposium dan diskusi kelompok ahli, pertemuan bilateral masing-masing antara wakil pemerintah dan tokoh agama dari kedua Negara. Tidak hanya itu saja, ada juga kuliah umum di berbagai universitas baik di Wina maupun Salzburg serta kunjungan ke organisasi kemanusiaan yang berafiliasikan agama serta mengunjungi rumah peribadatan.

Semoga saja, dialog tersebut memang dapat mengubah cara pandang gama lain terhadap Islam, dimana Islam bukanlah agama terorisme tetapi agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. (ans/rasularasy/arrahmah.com)

JAKARTA (Arrahmah.com) – TNI akan kembali mengirimkan kapal perangnya untuk bergabung dalam Satuan Tugas Maritim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon (Maritime Task Force UNIFIL), demikian yang diungkapkan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

“Sejak 2010, kita telah mengirimkan dua kapal perang untuk bergabung dalam satuan tugas maritim misi perdamaian PBB di Lebanon, yakni KRI Diponegoro dan KRI Frans Kasiepo,” katanya dalam seminar memperingati Hari Internasional Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Jakarta, Selasa (7/6/2011).

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Pusat Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia, Brigadir Jenderal TNI I Gede Sumertha, Panglima TNI mengatakan bahwa kapal perang yang akan dikrim ke Lebanon adalah KRI Iskandar Muda, yang rencananya akan diberangkatkan pada Agustus 2011.

Panglima TNI mengemukakan, keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian PBB merupakan titik tolak diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh ke-60 PBB pada 28 September 1950. Setelah resmi menjadi anggota PBB, Indonesia menjalankan misi pertamanya dalam misi perdamaian PBB ke Mesir, seiring konflik yang terjadi antara Mesir-Israel pada 1957.

“Itulah awal partisipasi TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian di bawah payung PBB, dan seiring perkembangan waktu, TNI terus berkiprah dan berperan aktif sambil terus berbenah diri dengan mengedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan yang lebih,” katanya.

Agus menegaskan, TNI memilih untuk menjalankan misi pemeliharaan perdamaian daripada misi penciptaan perdamaian. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan menghindari kemungkinan tudingan TNI akan berpihak kepada pemerintahan yang sah atau pasukan pemberontak.

Data PBB mencatat Indonesia berada di urutan 17 di antara negara-negara dengan kontribusi pasukan paling banyak dalam operasi penjaga perdamaian PBB. Sampai April lalu tercatat total pasukan Indonesia yang bergabung di bawah komando PBB sebanyak 1.801 pasukan TNI dan polisi terdiri dari 1.772 personel laki-laki dan 29 personel perempuan.

Negara dengan kontribusi pasukan terbesar adalah Bangladesh dengan total pasukan di bawah komando penjaga perdamaian mencapai 10.589 pasukan. Menyusul di urutan kedua Pakistan dengan 10.581 pasukan dan India berada di urutan ketiga dengan kontribusi pasukan 8.442 personel.

Pada faktanya, meskipun ‘berusha’keras untuk tetap netral, toh PBB tetap saja mendapat ‘tekanan’ dari negara-negara yang ‘menguasainya’ yang tidak lain Amerika dan sekutunya. Mungkin juga sebenarnya, fungsi PBB tidak lain hanya perpanjangan tangan AS. Dengan adanya PBB, AS tidak perlu terlalu banyak menurunkan pasukannya, cukup dengan ‘pasukan’ para anggota PBB lain, AS toh tetap bisa ’mengatur’ dan menuai hasil yang sudah direncanakan atas nama ‘perdamaian’ dan ‘demokrasi’. (ans/rasularasy/arrahmah.com)

BEKASI (Arrahmah.com) – Menurut pandangan FPI, Indonesia diakui atau tidak, sebelum merdeka atau setelah merdeka, Indonesia sudah menjadi negara Islam, hanya belum kaffah. Hal tersebut terbukti dari mayoritas penduduk Indonesia muslim, Presiden dan Wakil Presidennya pun muslim hingga saat ini.

Demikian yang dikatakan Ustadz Awit dari DPP Front Pembela Islam (FPI) dalam sebuah Tabligh Akbar di Bekasi. Ia juga menambahkan bahwa sebuah negara bisa dihukumi sebagai negara Islam, apabila penduduknya mayoritas Islam, dipimpin oleh orang Islam, penduduk umat Islam tersebut diperbolehkan melaksanakan syarait Islam. Maka negeri tersebut bisa dikatakan seagai negara Islam.

Ustadz Awit mengatakan bahwa hukum Islam itu, terbagi menjadi empat bagian: Pertama hukum Allah yang berkaitan dengan individu, seperti puasa, zakat dan haji. Selama ini umat Islam Indonesia tidak dilarang untuk berpuasa, shalat, zakat, haji. Ini berarti hukum Allah sudah bisa dilaksanakan.

Kedua, hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan masalah tatatan rumah tangga, seperti nikah secara Islam, bercerai secara Islam, bagi waris juga tidak dilarang di Indonesia, bahkan pemerintah menyediakan tempatnya, yaitu Pengadilan Agama.

Ketiga, hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan masalah sosial dan kemasyarakatan. Dalam hal ini, umat Islam tidak dilarang menyekolahkan putra-putri ke sekolah Islam, bahkan mendirikan sekolah Islam pun tidak dilarang, termasuk menabung dan mendirikan bank syariah juga tidak dilarang.

Ustadz Awit menilai bahwa yang belum dilaksanakan umat Islam dindonesia saat ini adalah hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan kekuasaan atau Daulah Islamiyah. Jadi, umat Islam Indonesia sudah 75 persen melaksanakan syariat Islam, tinggal 25 persen hukum Allah yang belum diterapkan, yakni merebut kekuasaan untuk menjadikan Indonesia sebagai Daulah Islamiyah. “Inilah PR umat Islam yang harus terus diperjuangkan. Karena itu kita harus siap merebutnya,” ujar Ustadz Awit.

Ustadz Awit sangat menyayangkan, jika nasib bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam ini, seperti tikus yang mati di lumbung padi. Kekayaan alam di republik ini, habis dikeruk oleh asing. Ia menilai bahwa semua itu terjadi karena Indonesia tidak punya Undang-undang yang mengatur untuk menghentikan hal ini. Kalau sudah ada UU yang mengaturnya, orang kafir tidak bisa seenaknya mengeruk kekayaan alam Indonesia.

Tak kalah parahnya adalah korupsi di negeri ini makin bertambah mengingat sanksi hukum yang dikenakan lemah dan masih menggunakan hukum Belanda. Giliran rakyat kecil, dipenjara dengan hukuman yang seberat-beratnya. Kalau saja, sanksi hukum untuk koruptor diterapkan hukum potong tangan, pasti akan ada efek jeranya.

“FPI bahkan sudah meminta DPR untuk menerapkan hukum potong tangan bagi koruptor di Indonesia. Tapi pejabat kita menolak hukum itu. Namun demikian, FPI cukup lega dengan munculnya perda-perda syariah di berbagai daerah, sehingga orang-orang sekuler merasa tidak nyaman,” tukas Ustadz Awit kecewa.

Terkait tentang bahasan daulah Islam, Ustadz Awit menjelaskan bahwa dukungan umat Islam terhadap penerapan syariat Islam sendiri sesungguhnya cukup besar. Sejarah mencatat, pada 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo membentuk DI/TII, dimana ketika itu sudah mendapat dukungan dari umat Islam di Indonesia, terbukti di Sulawesi ada Kahar Muzakar, di Sumatera ada Daud Beureuh.

Namun dalam pelaksanaannya, NII Kartosuwiryo dicoreng citranya oleh intelijen yang mengatasnamakan NII. Kemudian muncullah NII gadungan, yang kerjaannya merampok, memeras, memperkosa, membunuh kiai dan membakar rumah warga. Akhirnya NII yang asli diopinikan sebagai perampok dan pengganggu masyarakat. Kartosurwiryo pun dipagar betis dan gugur.

Belakangan, diopinikan lagi oleh NII KW IX (bukan NII nya Kartosuwiryo), tapi NII buatan intelijen, yang tujuannya untuk merontokan NII Kartosuwiryo. Isu NII dikeluarkan untuk menghambat gerak ormas dan aktivis Islam yang bersatu padu untuk menerapkan syariat Islam. Lalu dibuatlah opini yang menyesatkan, kalau bikin negara Islam, maka akan diajarkan merampok dan menipu, seperti itu intelijen merusak citra NII Kartosuwiryo yang didukung oleh umat Islam.”

Dengan pemahaman Islam yang benar dan menyeluruh akan terlihat bahwa Islam tidak pernah mengajarkan merampok, menipu, memutuskan silaturahim. Yang ada malah sebaliknya.

Islam melarang perampokan, mencuri, dan diwajibkan untuk terus memelihara silaturrahim. Apa yang dilakukan intelijen bada dasarnya adalah upaya untuk menohok dan menjelekkan gerak aktivis Islam agar berhenti menerapkan syariat Islam. (voaI/rasularasy/arrahmah.com)

TRIPOLI (Arrahmah.com) - Penguasa Libya yang telah menduduki jabatan pemimpin negara selama tiga dekade, Moammar Gaddafi mengatakan bahwa ia tidak akan menyerah meskipun kekuasaannya berkurang di negara Afrika Utara tersebut.

Dalam pesan audio yang disiarkan oleh televisi negara, penguasa Libya itu mengatakan ia akan terus bertahan menghadapi serangan aliansi Barat.

Gaddafi mengatakan serangan tidak akan menakuti orang-orangnya, menambahkan bahwa sepanjang sejarah, Tripoli telah bertahan dalam perang semacam itu.

Ini adalah pesan pertama Gaddafi sejak 19 Mei ketika televisi negara memperlihatkan gambarnya tengah berbicara dengan pejabat senior Libya.

Dalam pesan audio lain yang disiarkan televisi negara pada 13 Mei 2011, Gaddafi mengatakan bahwa ia berada di tempat di mana bom NATO tidak akan mencapainya.

Kabar ini datang saat tentara NATO terus menggempur ibukota Libya sejak mereka mulai mengintervensi Libya dengan dalih untuk menyelamatkan nyawa sipil Libya.

AS dan NATO menyerang Libya dengan mengantongi mandat PBB untuk memerangi Gaddafi dan menekannya agar melepaskan kekuasaan.

Namun, serangan udara NATO pada faktanya telah menewaskan sejumlah sipil serta pejuang oposisi. Tetapi NATO tidak mempedulikan hal tersebut, mereka bahkan meningkatkan serangan udara di Libya dengan mengikutsertakan helikopter militer asal Perancis dan Inggris. (haninmazaya/arrahmah.com)