Laporan PBB kecam keras tindakan Suriah

Terbaru 15 Juni 2011 - 22:12 WIB

Militer Suriah dikritik karena mengerahkan tank ke kawasan hunian warga sipil
Tentara Suriah yang berusaha memadamkan demonstrasi melakukan aksi yang diduga ''pelanggaran hak paling mendasar'', kata laporan PBB. Penggunaan peluru tajam terhadap warga sipil yang kebanyakan tidak bersenjata menewaskan sekitar 1.100 orang, kata laporan yang sama.

Laporan PBB juga mencatat penahanan massal.

Tim penyelidik yakin sekitar 10.000 orang ditahan di Suriah. Para penyelidik menggunakan bukti yang diajukan kelompok-kelompok hak asasi manusia dan warga yang mengungsi dari Suriah, tapi tidak mendapatkan izin masuk ke negara Timur di Tengah tersebut. Presiden Suriah Bashar al-Assad menghadapi ancaman paling serius bagi dinasti keluarganya yang sudah berkuasa sekitar 40 tahun, selagi kerusuhan yang mulai pecah di bagian selatan kini merembet ke utara di dekat perbatasan dengan Turki dan mungkin menyebar ke timur ke arah perbatasan dengan Irak. Sementara unjuk rasa antipemerintah berlanjut di banyak tempat, aparat pemerintah Suriah hari Rabu menggalang demonstrasi massa untuk menunjukkan dukungan rakyat kepada rezim. Ribuan warga berkumpul di pinggiran kota Damaskus dan membentangkan bendera Suriah sepanjang 2,4km.
Mengepung kota kecil
Komisioner PBB untuk HAM Navi Pillay telah berulang kali mengimbau Suriah agar mengizinkan tim kemanusiaan masuk untuk menaksir keadaan sebagaimana mestinya, tapi pihak berwenang menolak.
Namun, meski permintaan izin masuk ditolak oleh pemerintah Suriah, laporan baru yang dikeluarkan PBB mendokumentasikan bukti yang bisa dipercaya untuk menunjukkan pelanggaran yang terjadi di banyak tempat, kata wartawan BBC di Jenewa, Imogen Foulkes.

Ribuan warga Suriah memilih untuk mengungsi ke wilayah Turki
"Laporan-laporan yang paling mengerikan menyangkut penggunaan peluru tajam terhadap sipil tidak bersenjata, termasuk sniper yang ditempatkan di atap bangunan umum dan pengerahan tank di kawasan yang padat penduduk sipil,'' kata laporan. Laporan PBB juga menyebut soal ''penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam mengatasi demonstran, penahanan secara semena-mena, eksekusi cepat, [dan] penyiksaan''. Pihak berwenang tampaknya juga menghalangi hak warga sipil untuk mendapatkan makanan dan perawatan medis ketika mengepung kota-kota kecil dan mencegah pengiriman pasok pangan dan obat-obatan, demikian laporan PBB. Laporan awal tersebut diminta oleh Dewan HAM PBB bulan April, kata wartawan kami. Laporan yang lebih definitif baru akan diterbitkan setelah pemerintah Suriah mengizinkan tim investigasi PBB melihat langsung situasi di sana.